Aplikasi AI untuk Meningkatkan Bansos dan Ketahanan Pangan Siap Dirilis Agustus

Pemerintah berencana meluncurkan aplikasi AI Atau kecerdasan buatan dalam bidang ketahanan pangan serta sistem pelindungan sosial di bulan Agustus. Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dikenal sebagai Komdigi, juga mengupas kemungkinan kolaborasi dengan Uni Emirat Arab seputar teknologi AI.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan bahwa pendidikan, ketahanan pangan, serta penyediaan fasilitas publik merupakan area-area utama yang menjadi fokus pemerintah.

Sehingga, pemerintah mengembangkan sebuah aplikasi kecerdasan buatan. "Keselamatan makanan merupakan prioritas bagi Presiden Prabowo, terlebih lagi dalam konteks politik global yang ada," kata Meutya pada acara teknologi internasional berjudul 'Machines Can See 2025' di Dubai, Uni Emirat Arab, seperti dilaporkan melalui siaran pers minggu lalu (23/4).

Platform Yang dimaksud adalah aplikasi IKD alias Identitas Kependudukan Digital. Aplikasi ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Direktorat Jenderal Dukcapil bertujuan untuk kurang lebih 10,5 juta keluarga yang menerima manfaat dari program Keluarga Harapan atau disebut juga sebagai KPM PKH harus mengaktifkan aplikasi tersebut pada perangkat mereka.

Meutya Hafid mengajak pembentukan lingkungan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab. Prioritasnya meliputi ketersediaan akses secara merata, memperkuat sudut pandang negara-negara di Selatan Global, serta menggunakan teknologi AI untuk menyikapi berbagai permasalahan aktual dalam masyarakat.

"Inisiatif Indonesia dalam dialog BRICS terus meliputi masalah-masalah seperti mengurangi jurang digital, mendorong solusi desa pintar, serta melestarikan keamanan data, termasuk pengawasan bencana menggunakan teknologi AI, pertanian modern, dan diagnosa medis jarak jauh," katanya.

Pengembangan aplikasi IKD yang didasarkan pada teknologi AI merupakan salah satu aspek dalam usaha ini. Di samping itu, sejumlah proyek AI diperkenalkan guna memperkuat fasilitas publik, mencakup protokol pelindungan sosial, pelayanan medis tanpa biaya, serta penyaluran makanan bergizi gratis atau disebut juga sebagai MBG.

Dalam sektor infrastuktur digital, pemerintah merencanakan lelang spektrum frekuensi 2,6 dan 3,5 Gigahertz, sambil juga meningkatkan jaringan serat optik dan kabel bawah laut. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menyambungkan lebih dari 17ribu pulau yang ada di Indonesia.

Di samping itu, pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendirikan beberapa sentra data, seperti yang ada di Bandung, Surabaya, serta Papua. "Menciptakan pusat unggul dalam bidang AI di Papua amatlah krusial bagi masyarakat Indonesia," jelas Meutya. Ia menekankan bahwa inklusi merupakan hal esensial saat membicarakan teknologi AI.

Menteri Komdigi Meutya Hafid dengan Menteri AI, Ekonomi Digital, dan Aplikasi Kerja Jarak Jauh UEA Omar Sultan Al Olama juga menggelar pertemuan bilateral di sela-sela forum teknologi global Machines Can See 2025.

Kedua pihak berbicara tentang kesempatan kerjasama nyata dalam meningkatkan keahlian sumber daya manusia, terutama di bidang AI Prompting, yakni skill penting yang dibutuhkan untuk mengendalikan dan meraih hasil maksimal dari teknologi AI.

Meutya menggarisbawahi kebutuhan untuk memberi persenjataan kepada masyarakat dengan kemampuan teknologi modern sehingga Indonesia bisa menjadi bagian yang aktif dan terintegrasi dalam lingkungan digital dunia.

Langkah sederhana ini dapat memiliki dampak dunia," kata Meutya setelah rapat. "Saat ini kami merencanakan masa depan di bidang digital bersama-sama. Indonesia siap bekerja sama antar negara guna memperkuat bakat serta etika dalam teknologi.