TNI AL Kekurangan Sensor Bawah Laut, Gagal Mendeteksi Kapal Selam Musuh

romero.CO.ID, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyatakan bahwa Indonesia pada saat ini masih belum dilengkapi dengan sistem pendeteksi bawah air. Sehubungan hal tersebut, TNI AL telah mengusulkan pembelian peralatan semacam itu kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia guna melanjutkan prosesnya.

"Jadi harusnya ada fixed Sonar yang terpasang di dasar laut, namun kita masih kekurangan," jelas Ali ketika menghadiri pertemuan bersama Komisi I DPR RI di area gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 28 April 2025.

Tanpa memiliki sistem pendeteksi bawah laut, katanya lagi, hal ini menjadi kekurangan bagi TNI AL dalam mendeteksi kapal selam musuh. Menurutnya pula, kapal selam yang melintasi jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tak dapat dipantau oleh TNI AL.

Dia menyebutkan bahwa saat ini Angkatan Laut sedang mengerjakan Sistem Pusat Komando Kontrol (Sispuskodals) fase pertama guna memperkuat ide tentang pengecekan keselamatan laut yang luas, bertahan lama, bisa disesuaikan, tanggap, serta melibatkannya semua pihak. Menurutnya lagi, dari sistem tersebut, pantuan jarak jauh telah sampai pada angka 50%, sementara pengawasan daerah pesisir dan air teritori kita telah mencapai sekitar 30%.

Namun demikian, menurut Ali, cakupan pemantauan perairan dalam belum mencapai satu persen pun. Selanjutnya, lanjut dia, saat mengembangkan Sispuskodal ini, TNI AL masih berkolaborasi dengan Singapura yang terkenal akan tingkat kemajuannya.

Baca: Presiden Prabowo Datangi Mako Divisi Infanteri 1 Kostrad di Cilodong

Menurutnya, negeri itu mempunyai Pusat Penggabungan Informasi (PPI) yang sangat canggih. "Kita meletakkan pejabat hubungan internasional (penasehat luar negeri) di situ guna membantu pengawasan serta menyediakan informasi jika terdapat aktivitas mencurigakan atau tidak sah dalam wilayah," ungkap Ali.

Pada saat yang sama, anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati menunjukkan kekhawatiran terkait ketiadaan sistem sensor di perairan dalam negerinya. Menurutnya, wilayah air Indonesia mencapai 65 persen dari keseluruhan area NKRI.

Baca: Kantor Staf Angkatan Laut Mendukung Indonesia Membentuk Badan Pengawal Pantai

Oleh karena itu, negeri ini rentan jika menghadapi serangan dari dasar laut. Ia menekankan bahwa bahaya di perairan dalam sungguh-sungguh besar. "Menurut mereka biayanya terlalu tinggi. Berapa pun harganya, asalkan penting, apalagi untuk melindungi kedaulatan lautan kita, hal tersebut mutlak diperlukan, Pak," ujar Elita kepada KSAL.